Kebijakan Kedelai

BUTUH DEREGULASI BARU UNTUK PENANGANAN KEDELAI

Pemerintah perlu melakukan deregulasi bidang impor terkait semakin melambungnya harga kedelai yang merupakan bahan baku utama produksi tahu tempe. Tahu dan tempe merupakan makanan tradisional masyarakat Indonesia sehingga menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sulit nampaknya apabila sehari saja tidak ada tempe atau tahu sebagai makanan camilan atau sebagai lauk makan nasi. Saat ini industri tahu tempe digemparkan oleh melambungnya harga kedelai yang mencapai Rp 8.340 di Jakarta dan Rp 8.000 di Wonosobo per kgnya, padahal tempe tahu ini bukan adanya dijual di pasar tradisional akan tetapi sudah merambah pasar modern sekelas supermarket. Akibat tingginya harga kedelai mengancam eksistensi pengusaha tahu tempe mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu Pemerintah telah mengambil langkah baru dan bijak dengan memboleh KOPTI (Koperasi Tahu Tempe Indonesia) untuk melakukan importasi. Selain itu juga Pemerintah akan membebaskan bea masuk impor kedelai dari 5% menjadi 0% per Agustus 2012 dalam rangka meringankan harga kedelai agar tidak terlalu tinggi. Dsiamping itu perlunya mempermudah NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus) Kedealai. Langkah ini perlu diapresiasi. Namun demikian tentunya diharapkan kedepan adanya perhatian semua pihak, untuk sektor pertanian agar adanya subsidi yang dapat memberikan stimulus kepada petani agar mau menanam kedelai sehingga ketergantungan terhadap impor akan berkurang, kemudian perlu inovasi bahan baku tahu tempe bisa dari kacang ijo atau lainnya yang sejenis. Sementara untuk di Wonosobo sendiri ada 126 unit usaha industri tahu, 1238 unit usaha industri tempe sehingga total ada 1364 unit usaha dengan kebutuhan kedelai perbulan 385 ton industri tahu, dan 485 ton industri tempe atau total 870 ton per bulan untuk memenuhi kebutuhan usaha mereka atau sekitar 30 ton per hari.

(Drs. Oman Yanto, MM : Ymt. Kasi Bina Usaha Perdagangan)