Kebijakan BBM

KEBIJAKAN BBM DISIKAPI BERAGAM

Guna menghindari kesalah pahaman mengenai penerapan efektivitas pelaksanaan pembatasan BBM Bersubsidi maka Pemerintah Daerah (Bagian Perekonomian Penanaman Modal dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo melakukan inspeksi mendadak (sidak) di 8 SPBU yang ada di Wonosobo. Hal ini karena adanya laporan beberapa pejabat pemerintah daerah yang tidak dilayani membeli premium di dua SPBU padahal anggaran pemda masih menggunakan subsidi serta merasa perberlakukan belum dilaksanakan bulan ini. Tim dari Perekonomian dan Perindag memberikan sosialisasi (pemahaman) kepada manajemen SPBU se-Wonosobo hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 mulai pukul 10.00 - 16.30 di masing-masing SPBU yang intinya menegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah daerah mendukung penghematan BBM Bersubsidi yaitu sesuai pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yaitu dengan cara melakukan penghematan misalnya mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu atau bersamaan berangkat apabila ada beberapa SKPD yang mempunyai tujuan sama dan sebagainya. Adapun mengenai penggunaan BBM Subsidi yaitu premium dan solar sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2012 bahwa Kendaraan Dinas Pemerintah, BUMN/BUMD tidak boleh menggunakan BBM Bersubsidi pada tanggal 1 Juni 2012 untuk wilayah Jabodetabek, adapun untuk wilayah Jawa dan Bali mulai efektif tanggal 1 Agustus 2012. Oleh karena itu semua SPBU disarankan hanya untuk menghimbau kendaraan dinas menggunakan pertamax, apabila pengguna kendaraan dinas masih mau menggunakan premium tetap harus dilayani. Adanya dua SPBU yang mewajibkan kendaraan plat merah menggunakan pertamax semata-mata karena kurang informasi yang dianggap belum jelas kepastiannya, jadi kami maklumi karena kebijakan ini berkali-kali mundur sehingga pemahaman mereka dianggap sudah berlaku sehingga harus dilaksanakan oleh SPBU.

(Drs. Oman Yanto, MM : Kasi Distribusi dan Perlindungan Konsumen Bidang Perdagangan)