Mahalnya Biaya SNI

07 Maret 2012 | 21:01 wib

Pengusaha Keluhkan Mahalnya SNI

 0

 

 0

FGD SNI: Kepala Pusat Standardisasi BPKIMI Kementerian Perindustrian Tony Th Sinambela (kanan), Yudhi Budhi Tresno (Kadin Jateng), Endang (konsultan SNI) dan Penyuluh Perindag Madya Disperindag Jateng Subandi. (suaramerdeka.com/Fani

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pengusaha menilai kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) membebani mereka dalam menghadapi persaingan dengan produk impor. Mereka mengeluhkan mahalnya biaya SNI.
Komite Tetap Pengembangan Teknologi Tepat Guna UKM Kadin Jateng, Yosi Yonardo mengatakan, kemampuan pengusaha terutama UMKM dalam permodalan sangat kurang apalagi untuk mengurus SNI.
Guna mengurus SNI, biaya minimal yang harus dikeluarkan adalah Rp 50 juta belum termasuk biaya alat laboratorium yang wajib dimiliki tiap pengusaha yakni Rp 60 juta. "Biaya Rp 50 juta itu untuk pelatihan SNI. Kami harus mendatangkan pelatih dengan biaya sendiri dari Jakarta, itu belum termasuk akomodasi. Jadi untuk mengurus SNI butuh biaya Rp 100 juta-Rp 150 juta. Ini jelas memberatkan UMKM," katanya dalam Focus Group Discussion (FGD) Dampak Berlakunya SNI bagi Dunia Usaha di Jawa Tengah di Hotel Grand Candi Semarang, hari ini.
FGD tersebut dihadiri oleh Kepala Pusat Standardisasi Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian Tony Th Sinambela, Wakil Ketua Bidang Perdagangan dan Pengembangan Produk Kadin Jateng Reza M Tarmizi, Endang konsultan SNI, dan Penyuluh Perindag Madya Disperindag Jateng Subandi.
Keuntungan yang diperoleh pengusaha dari SNI adalah mutu produk yang berkualitas. Namun di sisi lain, pengusaha justru harus menelan pil pahit. Produk SNI justru kalah dengan produk non SNI karena harganya yang lebih mahal.
Akibatnya masyarakat lebih memilih membeli produk non SNI. "Dari segi penjualan, barang ber-SNI kalah dengan barang yang tidak ber-SNI. Harga barang mereka lebih murah karena biaya produksinya tidak besar. Akhirnya dalam SNI berlaku seleksi alam," ujarnya.
Masih banyaknya barang non SNI, lanjut dia, salah satunya disebabkan karena mahalnya SNI sehingga membuat banyak pengusaha enggan mengurus SNI. Karena itu pemerintah diharapkan membiayai para pengusaha untuk mendapatkan SNI.
"Seharusnya pemerintah merangkul pengusaha dengan memberikan fasilitasi pelatihan agar kita bisa bersaing dengan produk impor yang juga sudah ber-SNI," tuturnya.
( Fani Ayudea / CN32 / JBSM )