Kuota BBM

HITUNGAN KUOTA BBM 2013 BUTUH KECERMATAN

Kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan semakin meningkat seiring dengan tingkat perkembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu guna menentukan angka kebutuhan kuota tahun depan Disperindag menggelar Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Agung Wibowo, ST (Sales Representatif Regional IV PT. Pertamina (Persero), Kaswari (Hiswana Migas Kedu), SKPD terkait dan Pengelola SPBU se-Wonosobo. Rapat dipimpin langsung oleh Drs. Eko Yuwono (Kepala Dinas Perindag Kabupaten Wonosobo). Angka kebutuhan kuota ini harus mempertimbangkan beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi penduduk, petambahan jumlah penduduk, faktor lain. Dalam hal pertumbuhan ekonomi seperti munculnya Dealer Kendaraan Roda 4 yaitu Toyota akan berdampak terhadap kebutuhan konsumsi BBM karena tiap bulan pihak dealer dapat menjual 30-40 unit kendaraan apabila asumsinya yang beli sekitar 30% saja orang Wonosobo, maka bisa dihitung berapa tambahan kebutuhan BBM. Begitu juga beberapa dealer kendaraan roda 2 di Wonosobo kalau tiap bulan terjual 1000 buah sepeda motor maka tahun ini saja sudah 12.000 kendaraan yang berlalu lalang menggunakan BBM. Sementara kebijakan pemerintah justru menurunkan volume kuota BBM untuk Kabupaten Wonosobo dari 42.000 kilo liter pada tahun 2011 menjadi 36.000 kilo liter pada tahun 2012 untuk jenis bensi Ron 88 (premium). Sementara untuk jenis solar tetap seperti pada tahun lalu yaitu kisaran 19.000 kilo liter. Justru kekhawatiran jebolnya kuota pada tahun ini yang dimungkinkan hanya sampai bulan nopember 2012 apabila tidak ada pengendalian yang ketat terhadap distribusi BBM terlebih dengan adanya kebijakan Perpres No. 15 Tahun 2012 dimana beberapa SKPD dapat merekomendasi  pembelian BBM berjerigen. Sementar kebijakan kendaraan plat merah, kendaraan TNI-POLRI, BUMN/D sangat kecil dampaknya walaupun secara psikologis menguntungkan karena menjadi contoh bagi masyarakat. Banyaknya konsumen yang enggan migrasi ke BBM non PSO yaitu pertamax, pertamax plus dan pertamina dex karena masih tingginya disperitas harga BBM PSO dengan BBM non PSO. Selain kebijakan konversi ke BBG (Bahan Bakar Gas) yang belum ada kejelasan. Dengan demikian perlu perhitungan yang cermat untuk menghitung angka kebutuhan riil BBM ditahun depan.

(Drs. Oman Yanto, MM : Kasi Distribusi dan Perlindungan Konsumen)